Jelang Pemilu 2024, Dewan Pers: Media Massa Harus Netral

Penulis: Devi Nopita Sari 2006015237

Direktur jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian KOMINFO Usman Kangsong menyampaikan pentingnya bakohumas sebagai humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi terkait pemilu 2024 mendatang.

Pada kesempatan divisi Humas Polri Erdi A. Chaniago juga mengatakan akan terus mengawasi konten-konten hoax untuk mendorong kondusifitas politik dalam menghadapi pemilu 2024. Sebagai sarana penegasan akan eksistensi humas dalam penguatan komunikasi public pemerintah yang efektif falam pemilu 2024 mendatang badan koordinasi kehumasan bersama dengan divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia mengadakan forum tematik toko humas dengan tema strategi Bakohumas dalam rangka mendukung pemilu 2024 aman dan kondusif menuju Indonesia maju di Hotel Grand Menteng Jakarta.

Direktur jenderal informasi dan komunikasi public kementerian kominfo sekaligus ketua umum Bakohumas Usman Kansong menyampaikan bahwa pentingnya peran Bakohumas Sebagai humas pemerintahan dalam menyebarluaskan informasi terkait pemilu 2024 yang diharapkan dapat menjaga netralitas antar kelompok masyarakat dari berbagai tingkatan dalam menyampaikan berita politik yang jauh dari isu hoax maupun disinformasi dengan menerapkan strategi kolaborasi.

“kita humas harus mengedukasi masyarakat agar tidak membuat hoax, tidak mudah termakan hoax, tidak mudah menyebarkan hoax ya karena hoax itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita, hoax itu menyebabkan polarisasi yang menyebabkan ujaran kebencian, sara, politik, identitas nah karena itu mari kita humas-humas kementerian Lembaga dalam kolaborasinya kementerian dan Lembaga juga dengan Lembaga-lembaga di luar pemerintah untuk mencegah disinformasi politik di media social” ujar Usman Kansong selaku Ketua Umum Bakohumas.

Ketua komisi komunikasi dan informasi dewan pers Asmono Wikan menerangkan salah satu upaya Lembaga pers untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan melakukan pemberitaan yang independent. Direktur komunikasi Indonesia indicator Rustika Herlambang juga mengatakan bahwa Lembaga survei dapat menjadi acuan banyak media dlaam membuat konten pemilu yang bertanggung jawab.

Media sebagai salah satu elemen yang penting dalam menjaga situasi nasional tentunya harus memegang teguh independensi dan etika jurnalistik terutama dalam keberlangsungan pemilu 2024. Dalam rangka mendukung pemilu 2024 aman dan kondusif menuju Indonesia maju, Asmono Wikan menerangkan bahwa salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Lembaga pers untuk mensukseskan pemilu 2024 adalah dengan melakukan pemberitaan yang independent untuk menghasilkan berita yang akurat berimbang dan beritikad baik bagi masyarakat.

Hal tersebut juga didukung berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers untuk tetap menjaga independensi dan tidka merampas kebebasan guna menciptakan jurnalisme yang berkualitas khususnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.

“jadi urusan independent merupakan urusan yang sangat besar ya bagi pers karena akan menyangkut trust yang akan dia peroleh dari public kalo trust dapet reputasinya jadi bagus sehingga dia dipercaya akan menyerujukkan, nah bayangkan kalau pers yang kehilangan trust dengan ketidak percayaan dari public lalu tidak menjadi rujukan bagi public dalam mengakses banyak informasi dalam hal ini kasusnya sebenarnya gaada pilihan sebenarnya pers harus independent” tutur Asmono Wikan.